SARAI,  Penjabat Bupati Sabu Raijua, Thobias Uly bersama tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Sabu Raijua tidak lagi melakukan mutasi ataupun rotasi dalam pemerintahan sekarang mengingat masa kerja atau jabatan penjabat bupati sudah hampir selesai.

Demikian dikatakan ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Ruben Kale Dipa saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/9) lalu. Dikatakan, ada indikasi penjabat bupati dan Baperjakat akan segera melakukan mutasi atau pergeseran dalam pemerintahan pasca pemilukada Sabu Raijua atau menjelang masa kerja penjabat bupati selesai. hal ini tidak boleh dilakukan karena akan berdampak pada kinerja pegawai yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal.

"Saya tekankan kepada bupati dan Baperjakat agar tidak lagi melakukan mutasi di Pemkab Sabu Raijua mengingat masa jabatan penjabat bupati tinggal sesaat dan nanti akan ada bupati definitif. Lagi pula soal mutasi dan pergeseran itu kita tunggu saja pemerintahan yang baru jangan lagi dilakukan sekarang," tegas Ruben.

Dikatakan, jika penjabat bupati melakukan pergeseran atau mutasi saat ini sementara dilain pihak bupati definitif akan segera dilantik dan kembali melakukan pergeseran atau mutasi, maka yang menjadi korban adalah para pegawai di Pemkab Sabu Raijua, sehingga posisi jabatan yang ada saat ini harus tetap dipertahankan dan tidak boleh dilakukan mutasi lagi sambil menunggu bupati definitif apabila memang dipandang perlu untuk dilakukan pergeseran atau mutasi.

"Coba bayangkan kalau sekarang mereka lakukan mutasi lalu sebentar lagi ada bupati definitif, maka para pegawai ini jelas akan dirugikan kalau bupati definitif itu kembali melakukan pergeseran atau mutasi jadi supaya hal itu tidak boleh terjadi saya tegaskan kepada penjabat bupati agar tidak lagi melakukan mutasi," kata Ruben.

Ditambahkan, selain diminta agar penjabat bupati tidak melakukan mutasi juga tidak boleh memberikan rekomendasi kepada PNS yang sementara mengajukan rekomendasi untuk pindah dari Kabupaten Sabu Raijua pasca pemilukada maupun sebelum pemilukada dilakukan. Sebab, sebagai penjabat bupati hanya diberi tugas untuk membentuk SKPD dan bukan merekomendasi pindah bagi para PNS.

"Banyak sekali PNS yang mau pindah dan sudah banyak pula yang mengajukan rekomendasi untuk pindah kepada penjabat bupati sehingga saya minta untuk tidak lagi penjabat bupati memberi rekomendasi karena itu akan merugikan daerah ini. Lagi pula tugas penjabat bupati hanya membentuk SKPD bukan merombak-rombak posisi pegawai yang ada atau memberi rekomendsi dengan gampang bagi pegawai yang tidak lagi mau bekerja di Sabu Raijua," tegas Ruben.

Untuk diketahui, pasca pemilukada di Sabu Raijua banyak PNS yang minta pindah dari Sabu Raijua karena saat suksesi mereka bermain untuk satu paket tertentu sehingga merasa takut karena orang yang didukungnya dalam pemilukada tidak menang.