SEBA - Masyarakat Sabu Raijua menolak jika pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua membayar gaji dari bulan Januari bagi PNS yang baru datang melapor diri dan bekerja di Sabu setelah kalah di pengadilan TUN Surabaya.

Pernyataan penolakan disampaikan ketua Lembaga Pemberdayaan Pemuda Sabu Raijua (LP2SR), Erwin Lobomene. Dikatakan, kehadiran 58 PNS yang dinyatakan kalah oleh PTUN Surabaya dalam perkara melawan Bupati Kupang, Ayub Tiru Eki akan diterima secara baik oleh masyarakat Sabu Raijua, namun karena kehadiran mereka di Sabu baru pada akhir bulan Mei, maka gaji mereka baru bisa dibayar setelah sebulan bekerja di Sabu.

"Kami menolak dengan keras jika Pamkab Sabu Raijua tetap membayar gaji 58 PNS itu. Kita juga mengerti secara kemanusiaan, mereka sudah tidak terima gaji. Tapi pemerintah juga jangan gampang saja membayar gaji mereka dari bulan Januari. Karena kenyataannya mereka baru kerja di Sabu Raijua akhir bulan Mei, sehingga mereka baru bisa menerima haknya setelah sebulan bekerja si Sabu," ungkap Erwin.

Erwin menambahkan, jika Pemkab tetap membayar gaji PNS dari bulan Januari 2010, maka pihanya bersama masyarakat akan meminta jatah atau gaji kepada pemerintah. "Kalau toh nanti mereka bayar dan kita tahu kita akan rame-rame juga pi minta gaji. Kan sama saja mereka bayar orang yang tidak bekerja. Ya, kita minta juga jatah kita karena sama-sama tidak bekerja," ungkap Erwin.

Pernyataan LP2SR bukan karena ada kebencian kepada PNS yang hendak mengabdi di Sabu, tapi harus diingat, Kabupaten Sabu Raijua adalah kabupaten baru yang belum memiliki uang yang cukup, sehingga jika tidak dipikirkan secara baik, maka akan merugikan semua masyarakat Sabu Raijua.

Penjabat Bupati Sabu Raijua, Thobias Uly ketika dikonfirmasi mengenai keberatan masyarakat untuk membayar gaji PNs yang baru kerja di Sabu kepada mengatakan, hingga saat ini Pemkab Sabu Raijua belum membayar apa-apa kepada PNS yang baru datang di Sabu Raijua. Sebab, untuk membayar gaji PNS diperlukan pertimbangan, sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.

"Kita belum bayar Ama. Nanti kita akan pertimbangkan seperti apa nanti, sehingga jangan ada yang merasa dirugikan dan kita mau kita bisa menyelesaikan hal ini dengan damai tanpa ada pertentangan," jelas Thobias.

Do you like this article? Share It!