Alasan Kurang Dana Tidak Rasional

Selasa, 20 Apr 2010

Tujuh anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang dipindahkan dari Kabupaten Kupang tidak terakomodir dalam anggaran untuk melakukan bimtek di Jakarta dengan alasan kekurangan dana.

Alasan ini dipandang tidak rasional, karena dana atau anggaran di Sabu Raijua seperti diseting kekurangannya persis hanya untuk tujuh anggota DPRD yang baru pindah dari Kabupaten Kupang.

Pernyataan ini dilontarkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang dipindahkan dari Kabupaten Kupang, Yulianus Bora kepada Timor Express, Sabtu (17/4) di kantor bupati Kupang.

Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sabu Raijua ini mengatakan, kedatangannya di Kupang dalam rangka mengikuti bimtek di Jakarta yang direncanakan dari tanggal 19-24 April. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang asal Sabu Raijua, dirinya sudah pernah mengikuti bimtek di Jakarta bersama anggota lainnya sewaktu masih berstatus anggota DPRD Kabupaten Kupang sebelum ada pemisahan dan pembentukan lembaga dewan Sabu Raijua.

Namun, alasan itu seperti tidak masuk akal. Sebab, alasan kekurangan dana hanya untuk kegiatan bimtek bagi tujuh anggota dewan yang pindah. Kepergian tujuh orang anggota ke Jakarta dalam rangka bimtek dengan dana yang dipinjam terlebih dahulu dan akan diganti pada perubahan anggaran nanti. Ini setelah ada pertemuan dan konsultasi antara ketua sementara DPRD Sabu Raijua dengan Penjabat Bupati Sabu Raijua.

"Kita tujuh orang ini tidak dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua untuk bimtek ke Jakarta dengan alasan kekurangan dana. Jadi waktu rapat saya bilang, Pemkab Sabu Raijua benar-benar pintar karena bisa mengukur kekurangan dana di Kabupaten Sabu Raijua persis hanya untuk kami tujuh orang yang baru pindah. Kalau mereka bilang kekurangan dana, kan itu tidak rasional. Tapi kalau bilang kita sudah pernah ikut bimtek kan berarti lain lagi masalahnya," jelas Yulianus.

Yulianus menjelaskan, dalam pertemuan dengan pemerintah untuk menanyakan soal kekurangan dana bagi tujuh anggota dewan dari Kupang, sempat dibicarakan kalau alasan dana, maka bisa dimengerti. Tapi kalau lantaran tujuh anggota sudah pernah mengikuti bimtek, maka diminta pula kepada tiga orang mantan anggota DPRD lainnya untuk tidak mengkuti bimtek. Sehingga nanti yang jalan cuma 10 orang yang memang belum pernah menjadi anggota dewan.

Tapi usulan tersebut tidak ditanggapi dan ketua sementara DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Ruben Kale Dipa memilih untuk bertemu dan konsultasi dengan Penjabat Bupati Sabu Raijua, Thobias Uly bagaimana jalan keluar supaya 20 anggota dewan Sabu Raijua bisa semuanya ikut bimtek.

Dari konsultasi tersebut urai Yulianus, disepaktai agar dana bimtek bagi tujuh anggota yang tidak terakomodir dipinjamkan oleh pemerintah dengan ketentuan akan dialokasikan penggantiannya pada perubahan anggaran 2010 bulan Juni nanti.

Untuk itu, ketua sementara DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Ruben Kale Dipa harus membuat perjanjian secara tertulis, sehingga dana bisa diberikan oleh Pemkab Sabu Raijua.
"Kami juga tidak persoalkan kalau memang kami tidak terakomodir untuk bimtek.

Tapi jangan pakai alasan kekurangan dana. Kalau alasan karena kita sudah pernah mengikuti bimtek waktu berstatus dewan Kabupaten Kupang itu kita terima. Namun yang pernah ikut bimtek itukan bukan hanya kita tujuh orang kan? Ada juga tiga teman kita yang mantan anggota dewan dan sudah pernah bimtek. Ya.. kita minta juga tidak ikut jadi biar hanya 10 orang yang baru saja yang pergi bimtek. Tapi setelah kita berembuk disepakati untuk semuanya ikut," papar Yulianus.

Selain masalah dana bimtek yang tidak dianggarkan bagi tujuh anggota, Pemkab Sabu Raijua juga tidak menyiapkan pakaian dinas bagi anggota dewan serta pin DPRD sebagai lambang yang menunjukan identitas seorang anggota dewan.

Untuk pin tegas Yulianus, dirinya tidak mau pengadaannya dengan cara pinjam. Karena itu sudah menjadi ketentuan kalau pakaian dinas dan pin harus dianggarkan oleh pemerintah, sehingga untuk mengikuti bimtek di Jakarta para anggota dewan hanya memakai pakaian yang rapih sesuai dengan situasi dan kondisi.

"Untuk pakaian dinas saja mereka anggarkan cuma satu pasang untuk satu tahun. Tapi sampai sekarang juga tidak ada realisasi. Kalau pin juga kita tidak ada dan saya tidak mau kalau untuk pin itu kita pinjam. Jadi kita ke Jakarta, ya hanya berpakaian rapih sesuai kondisi. Jadi kesannya kita pergi tanpa identitas yang jelas dari sisi penampilan," ujar Yulianus.