Besar Pasak dari pada Tiang

Jangan Hambur Uang Untuk Perjalanan Dinas

MENIA - Pos belanja daerah yang besar serta tidak diimbangi dengan pendapatan asli daerah (PAD) menyebabkan APBD Sabu Raijua setelah perubahan menjadi besar pasak dari pada tiang.
Demikian dikatakan ketua DPRD Sabu Raijua, Ruben Kale Dipa pada pembukaan sidang I DPRD Sabu Raijua tahun 2010 dalam rangka perubahan anggaran. Dikatakan, bertambahnya anggaran APBD setelah perubahan bukan disebabkan oleh PAD, tetapi karena adanya bantuan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi dalam bentuk hibah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah kabupaten dan juga bukan karena upaya pemerintah dalam meningkatkan APBD.

"Apabila pemerintah pusat dan provinsi tidak lagi memberikan hibah dan bantuan lainnya, maka sangat mengkuatirkan kelanjutan pembangunan di Sabu Raijua dan kabupaten akan menjadi kolaps akibat kekurangan dana dari daerah lain," ujar Ruben.
Dikatakan, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA) atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan dan atau antarjenis belanja.

Disamping itu, perubahan APBD juga disebabkan karena keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan tahun berjalan atau apabila adanya kejadian luar biasa.

"Kalau dilihat dari indikator yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2010 lebih dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum anggaran dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran akibat perencanaan yang kurang baik," kata Ruben.

DPRD sebagai penentu anggaran menghimbau kepada pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berperan untuk meningkatkan PAD. Selain itu, pemerintah harus bekerja maksimal menggali potensi daerah yang ada untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Jangan sering menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan perjalanan dinas semata, tetapi harus lebih banyak berpikir untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, sehingga pendapatan asli daerah lebih meningkat lagi," tegas Ruben.

Dikatakan, untuk menghindari kesalahan dalam pembahasan perubahan APBD 2010 sesuai kebijakan umum anggaran (KUA) dan prakiraan plafon anggaran sementara (PPAS), maka penyusunan KUA harus bersumber pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.